Tinta Indonesia
banner 728x250

SMP N 51 Versus Sekolah Jauh SD 155, Kritik Pedas untuk Dinas Pendidikan Tanjabbar

TANJABBAR — tintaindonesia.my.id
Ketimpangan pembangunan di dunia pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kian nyata dan tidak bisa lagi ditutupi dengan dalih perencanaan. Dua potret sekolah, SMP Negeri 51 (dulunya SMP negeri 10- red.) Sungai Keruh dan Sekolah Jauh SDN 155 Muara Danau, menjadi bukti telanjang betapa timpangnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur dan bantuan mobiler.

Di saat SMP Negeri 51 justru kebanjiran bantuan berupa pembangunan laboratorium komputer tahun 2024 yang hingga kini belum bisa dimanfaatkan sama sekali, sekolah jauh SDN 155 justru tak pernah sekalipun tersentuh bantuan infrastruktur dari Dinas Pendidikan. Ironi yang menyakitkan, di satu sisi ada gedung baru mangkrak, di sisi lain anak-anak belajar di ruang kelas berdinding kayu dan berlantaikan semen hasil gotong royong masyarakat.

Diketahui jumlah murid SMP negri 51 daribtahun ke tahun tidak pernah lebih dari 70 siswa, dan terbagi dalam 3 rombel(rombongan belajar) serta jumlah ruang kelas yang lebih dari cukup.

Laboratorium komputer SMPN 51 yang dibangun dari APBD 2024 masih terkunci dari fungsinya, karena belum ada teralis jendela dan perabotan seperti kursi serta meja. Proyek ini menjadi simbol pemborosan anggaran akibat informasi tidak akurat dari penilik dan lemahnya pengawasan dari Dinas Pendidikan.

“Laboratorium ini sampai sekarang belum bisa dipakai. Kami kekurangan mobiler dan jendela juga belum diteralis,” ucap seorang guru, Senin (4/08/2025).

Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan yang terbengkalai ini? Apakah ada evaluasi terhadap efektivitas penggunaan APBD?

Berbanding terbalik, SDN 155 yang berstatus sekolah jauh di Muara Danau justru dibangun dengan keringat dan gotong royong masyarakat desa. Sekolah ini berdiri tanpa pernah mendapat bantuan satu batu bata pun dari pemerintah daerah. Bahkan, dari lima guru yang mengajar, satu di antaranya mengabdi tanpa bayaran.

“Sekolah itu di bangun atas swadaya masyarakat, tahun lalu desa kami ada sedikit rezeki, rezeki tersebut kami pergunakan untuk menyemen lantai, sebab saya kasihan melihat kondisi ketika proses belajar mengajar berlangsung debu berterbangan di sebabkan lantainya masih tanah, untuk dinding, meja dan kursi saat ini kondisinya sangat membutuhkan perhatian. kita sudah ajukan proposal rehab, baik saya selaku kepala desa maupun kepala sekolah, namun belom ada respon dari pihak dinas pendidikan,” terang kades ditengah diskusi santai tentang dunia pendidikan yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Barat, selasa (29/07/2025)

Sungguh menyakitkan kedengaran, di mana sejumlah sekolah mendapatkan bantuan baik fisik maupun mobiler dengan jumlah yang berlebihan (salah satu sekolah di kecamatan pengabuan terpantau penulis mendapatkan bantuan mobiler dgn jumlah yang berlebih).

Diketahui jumlah siswa di SDN 155 mencapai 80 orang, dengan akses ke sekolah induk yang sangat jauh dan sulit dijangkau. Jalan roda dua masih bisa ditempuh sejauh 25 km dari sekolah induk, tapi dengan kendaraan roda empat jaraknya membengkak menjadi 150 km. Apakah ini belum cukup menjadi alarm bagi Dinas Pendidikan?

Kepada para penilik, inikah bentuk laporan dan evaluasi yang kalian berikan kepada pengambil kebijakan? Apakah laporan hanya berhenti pada angka, tanpa menyentuh kondisi nyata di lapangan?, disinyalir tim Penilik hanya tembak di atas kuda dalam merangkum informasi di setiap sekolah yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, khususnya bagi sekolah yang sulit di jangkau/jaraknya jauh. Jika benar seperti itu, maka ini akan menyulitkan bagi pengambil kebijakan dalam menentukan mana sekolah yang harus di bantu ataupun di bangun terlebih dahulu.

Dan kepada Dinas Pendidikan, di mana letak keadilan dan logika kebijakan kalian? Ketika satu sekolah mendapat fasilitas mewah tapi tak terpakai, dan sekolah lain dibiarkan memprihatinkan tanpa perhatian.

Cukuplah berpura-pura tidak tahu. Cukuplah memberikan alasan bahwa SDM di dinas kurang, Sebab pada dasar nya, semua murid berhak untuk menikmati kenyamanan dalam proses belajar mengajar di sekolah masing-masing.

Pewarta: Adi Riswanto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *