TANJABBAR, tintaindonesia.my.id
Pembangunan laboratorium komputer oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) di sejumlah Sekolah Dasar pada tahun 2025 menuai kritik. Proyek tersebut dianggap tidak efektif, mengingat perangkat laptop yang sebelumnya dibagikan ke sekolah-sekolah hanya dimanfaatkan sekali dalam setahun saat Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Laboratorium komputer tersebut dibangun di sejumlah sekolah, antara lain : SDN 151 Kecamatan Batang Asam, SDN 049 Kecamatan Merlung, SDN 190 Kecamatan Renah Mendaluh, SDN 041 dan 019 Kecamatan Senyerang, serta SDN 001 Tungkal Ilir. Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah laboratorium itu berisiko menjadi aset “tidur” karena keterbatasan fungsi perangkat yang tersedia.
Hasil investigasi awak media di lapangan, di duga kuat penggunaan bantuan laptop dari dinas pendidikan tersebut dipergunakan hanya setahun sekali.
“Laptop bantuan dari Dinas hanya bisa dipakai untuk UNBK. Spesifikasinya terlalu rendah, jadi tidak bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran harian,” ungkap salah seorang bendahara, Selasa (15/7/2025).
Ironisnya, di tengah gencarnya pembangunan laboratorium, kondisi rumah dinas guru dan ruang kelas belajar di sejumlah sekolah justru memprihatinkan. Banyak bangunan dinilai tidak layak huni maupun pakai, namun tampaknya tidak menjadi prioritas perbaikan.
Beberapa kepala sekolah dan guru mengaku sudah berkali-kali mengajukan proposal perehaban ke Dinas Pendidikan, namun tak kunjung mendapatkan respons.
“Kami sudah ajukan proposal dua kali. Rumah dinas yang kami tempati bocor parah, setiap hujan datang pasti banjir. Kami perbaiki sebisanya, tapi kemampuan kami terbatas,berapa lah gaji kami!, beberapa waktu yang lalu rumah saya dan tetangga saya kemalingan. Hampir semua barang rumah tangga habis. Sebab bukan hanya atap saja yang rusak, dinding, pintu dan kusen juga sudah rapuh ” ujar salah seorang tenaga pendidik (TenDik) yang sudah mendekati masa pensiun, Senin (14/7/2025).
Mereka berharap agar Dinas Pendidikan dapat menjalankan program pembangunan dan perehaban secara merata dan sesuai prioritas kebutuhan nyata di lapangan, bukan hanya sekadar proyek seremonial.
Tentunya kondisi ini memunculkan pertanyaan publik. Apakah pembangunan infrastruktur pendidikan di Tanjabbar sudah benar-benar menjawab kebutuhan dasar pendidikan atau justru lebih mengedepankan pencitraan?
Sejumlah pihak pun mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pembangunan Dinas Pendidikan, agar dana publik tidak terbuang percuma dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa serta para pendidik.
Pewarta: Adi
