TANJABBAR – tintaindonesia.my.id
Ada yang janggal di dunia pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sekolah yang seharusnya bisa mandiri justru terus mendapat bantuan, sementara yang benar-benar butuh malah tak tersentuh. Ibarat kata, yang kenyang terus diberi makan, yang kelaparan dibiarkan menggigil.
Ambil satu contoh nyata. SD Negeri 186 yang berada di Jalan Setia Kawan, Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir. Sekolah ini memiliki 433 siswa dengan total dana BOS tahun 2024 mencapai Rp426.936.692. Jumlah yang cukup besar untuk menata ulang fasilitas belajar, termasuk pembelian mobiler (kursi-meja). Namun ironisnya, sekolah ini tetap menerima bantuan mobiler dari Dinas Pendidikan. Hasilnya! Tumpukan mobiler yang baru dibeli oleh sekolah, kini hanya jadi penghuni sudut kelas, tak terpakai.
“Tahun ini kami sudah anggarkan pembelian mobiler, tapi ternyata juga dapat bantuan dari dinas. Jadi mobiler yang kami beli kami simpan dulu,” ujar Kepala Sekolah SDN 138, Sukamto, ketika diwawancarai pada Kamis (12/06/2025).
Sementara itu, di sudut lain Kabupaten Tanjabbar, ada sekolah-sekolah kecil yang jumlah siswanya bahkan tidak mencapai 70 orang. Dana BOS mereka sangat terbatas. Untuk membeli buku paket pembelajaran saja kepala sekolahnya kebingungan, apalagi bicara soal mobiler. hal ini diketahui penulis ketika bulan sudah dibtengah Pebruari namun sekolah masih belum merampungkan RKAS nya.
“Jumlah murid kita yang terdaftar di dapodik sebanyak 60, kami belum menyampaikan RKAS ke dinas, sebab untuk membagi dana BOS yang kami peroleh kami sedikit kebingungan. Dikarenakan perobahan kurikulum, mau tak mau kami harus pintar-pintar membagi dana BOS,” Ucap Kepala sekolah yang berlokasi di kecamatan Muara Papilik dengan senyuman yang melebar(Pebruari 2025)
Tak jauh beda dengan sekolah yang berlokasi di desa kelagian seberang, di sana terdapat 2 sekolah yang masih membutuhkan bantuan khususnya mobiler dari pihak dinas.
Andai Dinas Pendidikan dan bagian Sarana Prasarana memiliki sense of humanity yang tinggi dan bekerja dengan sepenuh hati tanpa pamrih, maka distribusi bantuan seharusnya mengutamakan pemerataan dan kebutuhan nyata. Bukan sekadar memenuhi formalitas atau mempertahankan “tradisi” bantuan tahunan yang tidak tepat sasaran.
Jika alasannya adalah keterbatasan anggaran yang di dapatkan oleh dinas, maka seharusnya kepala dinas berani membuat kebijakan yang lebih adil dan terukur, misalnya:
“Ke depan, sekolah dengan jumlah siswa terdaftar di Dapodik 400 siswa ke atas tidak akan lagi mendapat bantuan mobiler, karena bisa dibiayai melalui dana BOS yang besar.”
Apakah statemen di atas terlalu ideal? Tentu tidak, justru realistis dan mendesak serta menghindari Pemetaan Buta(informasi yang keliru terkait kondisi sekolah di lapangan).
Yang menjadi pertanyaan penting: Apakah pihak dinas tidak tahu kondisi di lapangan, atau pura-pura tidak tahu? Jika datanya tersedia, jika laporan sekolah terarsip, jika monitoring dilakukan dengan benar, maka ketimpangan ini seharusnya tidak terus terjadi. Atau memang ada sesuatu yang “disimpan rapi”?
Pendidikan adalah pondasi bangsa. Tapi bagaimana mungkin pondasi itu kuat jika pelaksananya sendiri pincang dalam mengambil keputusan?
Ini bukan sekadar kritik. Ini alarm. Tulisan ini hanyalah buah dari perjalanan seorang jurnalis yang merasa bahwa salah satu penentu siswa berprestasi adalah dengan kenyamanan yang diperoleh oleh murid dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah nya.
Sudah saatnya Kepala Dinas Pendidikan Tanjabbar berani berbenah dan tidak lagi bermain aman. Bantuan seharusnya tepat sasaran, berdasarkan kebutuhan real di lapangan, bukan berdasarkan siapa yang paling vokal atau paling dekat.
Pendidikan yang merata bukan sekadar jargon atau slogan-slogan yang terpampang di baliho. Ia harus hadir nyata di ruang kelas, terutama di sekolah-sekolah kecil yang selama ini terpinggirkan.
Pewarta: Adi Riswanto
