TANJABBAR, tintaindonesia.my.id
Pengadaan ratusan unit laptop oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dinilai tidak efektif dan terkesan mubazir. Pasalnya, perangkat yang dibeli dengan anggaran miliaran rupiah tersebut hanya digunakan sekali dalam setahun untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), sementara dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari nyaris tidak terpakai.
Hal ini disampaikan oleh sejumlah kepala sekolah dan bendahara sekolah yang menerima bantuan laptop tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa spesifikasi laptop sangat rendah, sehingga tidak mendukung kebutuhan belajar siswa di luar UNBK.
“Beberapa waktu lalu staf dari Dinas Pendidikan meminta agar laptop yang dibantu bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Tapi kenyataannya, laptop merek Dell ini tidak bisa digunakan karena spesifikasinya terlalu rendah,” ungkap salah seorang kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya, Senin (7/7/2025).
Senada dengan itu, seorang bendahara sekolah dari sekolah lain menuturkan bahwa bantuan laptop yang mereka terima bermerek Libera Merdek tidak dilengkapi dengan aplikasi penting seperti Microsoft Word atau Excel, sehingga hanya dimanfaatkan saat pelaksanaan UNBK.
“Kami menerima 22 unit laptop dari Dinas beberapa tahun lalu. Tapi hanya dipakai saat ujian berbasis komputer. Tidak ada MS Office-nya, jadi tak bisa dipakai siswa untuk belajar atau mengerjakan tugas,” ujarnya, Selasa (15/7/2025).
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa pihak Dinas Pendidikan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan uji kelayakan secara memadai sebelum melakukan pengadaan. Akibatnya, dana publik yang semestinya digunakan untuk mendukung proses belajar siswa, malah terbuang sia-sia untuk perangkat yang tidak multifungsi.
Ironisnya, tahun ini Dinas Pendidikan Tanjabbar kembali mengalokasikan dana fantastis senilai Rp2.679.600.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membeli 435 unit laptop dengan spesifikasi serupa yang sebelumnya dinilai tidak memadai.
Publik pun mulai mempertanyakan efektivitas dan transparansi dalam perencanaan pengadaan barang di sektor pendidikan. Keterbatasan fungsi perangkat yang hanya mendukung satu kegiatan (UNBK) sangat membatasi manfaat yang seharusnya dapat dirasakan siswa dan guru dalam kegiatan belajar sehari-hari.
Demi mencegah pemborosan anggaran lebih lanjut, berbagai pihak meminta agar pengadaan tahun ini segera ditinjau ulang dan dievaluasi secara menyeluruh. Perangkat yang dibeli dengan uang rakyat harus memiliki nilai guna maksimal, bukan hanya sekadar simbol pemenuhan anggaran tahunan.
Hingga berita ini di terbitkan PPK maupun Kepala dinas pendidikan kabupaten Tanjabbar masih memilih bungkam ketimbang menjawab sejumlah pertanyaan yang dilayangkan melalui pesan singkat WhatsApp ke nomor mereka.
Pewarta: Adi
